Soal Pelaku Pemagaran Ilegal Laut Banten di Tangerang, Titik Soeharto Desak Pemerintah Segera Usut Dalangnya

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi atau Titiek Suharto. (Instagram.com @titieksoeharto)

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi atau Titiek Suharto. (Instagram.com @titieksoeharto)

DIGIKOMNEWS.COM – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi atau Titiek Suharto mendesak pemerintah untuk segera mengusut dalang yang melakukan pemasangan pagar ilegal di perairan Tangerang.

Titiek mengaku heran terhadap munculnya pagar laut panjang di perairan Tangerang.

Sebab ditaksir menelan biaya yang tidak sedikit dan tidak mudah untuk memasangnya.

“Yang penting (kasus pagar laut di Tangerang) ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat siapa sih yang bikin?”

“30 kilometer lho itu sama dengan separuh Jagorawi, dan itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya,” kata Titiek Suharto.

Titiek menyampaikan hal itu dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa.”

“Siapa yang bikin? Siapa yang suruh, siapa yang membiayai?” ucap dia.

Dia juga tak menutup kemungkinan Komisi IV DPR akan membuat panitia khusus pagar laut.

Untuk mengusut kasus pemasangan pagar laut yang menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan itu.

“Kami lihat perkembangannya nanti gimana ya (membuat Pansus),” ujarnya.

Titiek menyebut pihaknya bahkan akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau langsung pagar laut di perairan Tangerang pada Kamis (23/1/2025).

“Kami sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kami lihat sendiri apa yang terjadi di situ,” tuturnya.

Sebelumnya, komisinya menjadwalkan untuk memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1/2025).

“Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih Rabu. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi Rabu,” kata Titiek, sapaan karibnya

Dia mengatakan pihaknya juga akan mengecek kebenaran dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang itu.

“Itu kami akan cek lagi kebenarannya,” ucapnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Arahnews.com dan Haloagro.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sentranews.com dan Indonesiaraya.co.id

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellojateng.com dan Hariankarawang.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Mulai Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal
Beri Arahan BUMN dan Danantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Tanggapi Pelemahan IHSG
Presiden Prabowo Subianto Meeluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Kementan Jamin Stok Pangan Aman Jelang Ramadan, Soal Harga DPR akan Koordinasi dengan Menko Pangan
Krisis Pangan Melanda Jepang, Filipina hingga Malaysia, Mentan Amran Tegaskan Indonesia dalam Posisi Aman
Penangguhan Ekspor Jadi Sanksi Administratif Jika Perusahaan Tak Laksanakan PP Nomor 8 Tahun 2025
DBJ Dukung Perusahaan-perusahaan Jepang Kembangkan Bisnis di Indonesia, Kolaborasi dengan INA
Rakyat Harapkan Hasil Nyata!Prabowo Subianto Imbau Harga Tiket Pesawat dan Haji Harus Turun

Berita Terkait

Sabtu, 5 April 2025 - 12:01 WIB

Mulai Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal

Kamis, 20 Maret 2025 - 11:30 WIB

Beri Arahan BUMN dan Danantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Tanggapi Pelemahan IHSG

Senin, 24 Februari 2025 - 10:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto Meeluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:48 WIB

Kementan Jamin Stok Pangan Aman Jelang Ramadan, Soal Harga DPR akan Koordinasi dengan Menko Pangan

Sabtu, 22 Februari 2025 - 11:03 WIB

Krisis Pangan Melanda Jepang, Filipina hingga Malaysia, Mentan Amran Tegaskan Indonesia dalam Posisi Aman

Berita Terbaru