CGTN menerbitkan sebuah artikel tentang program antikorupsi yang terus berjalan di Tiongkok. Artikel tersebut menjelaskan perbedaan pendekatan Tiongkok dari model Barat, menyoroti kemandirian Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung dengan ketat, serta menegaskan bahwa pemberantasan korupsi pada akhirnya bertujuan untuk melayani rakyat.
BEIJING, 27 Desember 2025 /PRNewswire/ — Komite Sentral Biro Politik Partai Komunis Tiongkok (CPC) mengadakan rapat, Kamis lalu, untuk meninjau kedisiplinan anggota dan menetapkan sejumlah prioritas pada 2026. Rapat ini kembali mencerminkan bahwa pemberantasan korupsi di Tiongkok terus bergerak maju.
Presiden Tiongkok Xi Jinping, sosok yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, memimpin rapat tersebut. Sepanjang tahun ini, dalam berbagai pertemuan penting dan kunjungan kerja, Xi berulang kali menekankan bahwa perbaikan gaya kerja Partai, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar yang tidak pernah berakhir.
Kemandirian Partai dengan Standar yang Lebih Tinggi
Rapat tersebut menekankan sikap tegas tanpa kompromi, kembali menyatakan komitmen untuk terus mendorong kemandirian Partai yang menyeluruh dan ketat melalui standar yang lebih tinggi dan langkah-langkah yang lebih efektif. Tujuannya, menjamin pembangunan ekonomi dan sosial dalam periode Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15 (2026–2030).
Hal tersebut merupakan inti dari pemikiran Xi tentang kemandirian Partai dengan prinsip-prinsip ketat, serta mencerminkan prinsip yang sering ditekankan Xi: "Keberhasilan Tiongkok bergantung pada Partai, maka Partai harus menjalankan tata kelola yang ketat dalam segala aspek."
Kedisiplinan hingga Hal-Hal Kecil
Rapat tersebut kembali menegaskan, "keputusan delapan poin" CPC harus dijalankan, terutama terkait perbaikan gaya kerja Partai dan pemerintahan, agar perilaku pejabat menjadi lebih terstandardisasi dan terlembagakan.
"Keputusan delapan poin" merupakan seperangkat aturan yang disahkan pimpinan Partai pada Desember 2012 untuk mengatasi masalah birokrasi yang telah lama terjadi, termasuk hak istimewa pejabat dan jamuan mewah. Aturan tersebut menetapkan ketentuan yang jelas mengenai kunjungan kerja, rapat, dokumen resmi, dan tugas lain, bahkan diperluas untuk mendisiplinkan seluruh anggota Partai agar memperbaiki gaya kerja secara sistematis.
Pendekatan ini berbeda dari model tata kelola pemerintahan di negara Barat. John Ross, peneliti senior di Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China, menyatakan, aturan tersebut dengan jelas menunjukkan perbedaan pendekatan Tiongkok dalam menangani korupsi. Di dunia barat, mekanisme tersebut tidak dapat ditemui. Aturan tersebut berlaku untuk permasalahan kecil hingga jamuan makan dan perjalanan dinas pejabat.
Xi sendiri telah menjadi teladan. Dalam lebih dari 100 kunjungan kerja domestik sejak Kongres Nasional CPC Ke-18, Xi secara konsisten menolak pengaturan khusus, serta mengikuti kebiasaan setempat dan meminimalkan gangguan bagi masyarakat.
Tiga hari setelah "keputusan delapan poin" diterbitkan, Xi berkunjung ke Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan. Ia tidak menginap di tipe kamar presidential dan memilih kamar standar di hotel. Saat makan, Xi memilih hidangan prasmanan sederhana dan menyelesaikan makan dalam waktu kurang dari 20 menit.
Pemberantasan Korupsi demi Rakyat
Menurut Xi, "Saat menilai gaya kerja Partai, rakyat biasa tidak melihat berapa banyak rapat atau paparan yang telah dilakukan, melainkan masalah apa yang benar-benar teratasi."
Bagi Xi, program antikorupsi memastikan bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada Partai digunakan untuk melayani rakyat.
Rapat Kamis lalu mendorong upaya berkelanjutan dalam penanganan pelanggaran disiplin dan tindak korupsi yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, serta memberikan hasil yang nyata dan dapat dirasakan publik.
Hasil konkret telah tercapai. Di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok Timur Laut, model pengawasan berbasiskan data mengungkap penyalahgunaan dana subsidi pendidikan kejuruan. Di Chongqing, Tiongkok Barat Daya, mekanisme pengawasan yang lebih ketat kini melindungi keamanan pangan serta pengelolaan dana di sekolah dasar dan menengah. Di seluruh Tiongkok, reformasi juga meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya perawatan lansia dan bantuan medis, memastikan dana publik benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
